Penulis

(Tanggapan Atas Artikel “NU Kembali Ke Khittah, PMII Siap Kembali Ke NU”, Karya Muhammad Romadloni PW)

Terus terang saya merasa berterimakasih kepada sahabat PW (Begitu beliau disapa), karena sudah memberikan secercah ide melalui tulisannya tentang PMII-NU yang sebelumnya penulis mesara kehabisan pembahasan lagi.

Baiklah, awalanya, hal ini bermula dari kejanggalan penulis pada redaksional kata “PMII’ dalam artikel berjudul “NU Kembali ke Khittah, PMII siap kembali Ke NU”. Penulis menilai redaksional “PMII” (yang merupakan subjek jawaban dari tawaran dependensi PBNU dalam artikel tersebut) itu secara gramatika bahasa seakan mengatasnamakan institusi formal PMII. tentunya jika atasnama institusi formal PMII, harus dikeluarkan resmi oleh PB PMII sebagai institusi tertinggi PMII, bukan personal kader PMII. Namun jika dicermati dengan seksama, konten artikel tersebut lebih mengatasnamakan personal kader daripada institusi resmi PMII, dengan demikian dalam tata bahasa Indonesia, redaksional dalam judul tersebut nampaknya kurang pas jika atasnama personal kader. Kejelasan judul itu sangat penting dalam penulisan karya ilmiah.

Kemudian, secara historis, dalam diskusi dan pembacaan penulis pada buku “Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan PMII”. memang salah satu dari 13 deklarator PMII itu berasal dari IMANU yang merupakan motor politik partai NU diranah kampus atau mahasiswa. Namun, motif utama ada dan lahirnya PMII adalah karena konfik internal mahasiswa NU ditubuh HMI salah satunya karena tidak bebasnya ruang gerak mahasiswa NU dalam internal HMI. Adapun “tugas” PMII (yang baru lahir tersebut) untuk menjadi motor politik pencari suara partai NU diranah kampus dan mahasiswa adalah konsekuensi politik PMII karena menjadi organisasi sayap “partai” NU kala itu, bukan PMII lahir karena ingin membantu suksesi partai NU (Paragraf ke dua).

Serta perlu diungkapkan dengan jelas, kader basis mana yang menganggap bahwa PMII lahir karena untuk menghindari politik praktis. Dan kader NU muda dari kampus besar mana yang mengatakan jika PMII tidak memiliki arah dan induk yang jelas hingga tidak patut untuk diikuti (Paragraf ke enam)?. Perlu diketahui, PMII di kampus-kampus besar negeri seperti ITS, ITB, dan UI, perilaku kadernya sangat islami serta programnya begitu kental dengan amaliyah aswaja. Hal ini penulis dapat dari sahabat yag pernah silaturrahim ke komisariat yang bersangkutan dan untuk di UI saya pernah diskusi sama Sahabat Akbar, Ketua Komisariat PMII UI tahun 2014 silam ketika penulis ke Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa PMII di “imani” oleh kader-kader NU dikampus besar negeri favorit.

Juga, yang sedikit penulis bingungkan, perjuangan PMII yang mana yang dilakukan atasmana NU? (paragraf ke tujuh). Sepengetahuan penulis selama berproses di PMII mulai dari rayon hingga cabang, PMII tidak pernah berjuang mengatasnamakan NU, yang ada PMII berjuang atasnama islam Ahlussunnah Wal Jamaah dan nilai-nilai idealisme ke indonesiaan. Memang secara kultural keagamaan, PMII mempunyai kesamaan kultur dengan NU. Tapi, secara yuridis, PMII adalah organisasi independen yang tidak boleh mengintervensi dan diintervesi oleh pihak lain. Jika mempunyai spirit kebangsaan yang sama, tetap dapat bersinergi secara profesional tanpa perlu saling mengintervensi (Paragraf 10).

Adapun pentingnya melindungi kampus dari paham radikal dan liberal (Paragraf 11) pada dasarnya bukan hanya tanggungjawab PMII, tapi semua organisasi kemahasiswaan yang berasaskan Pancasila utamanya berpaham Ahlussunah Wal Jamaah. Serta argumen pentingnya lebel “resmi” NU pada PMII untuk melancarkan penguasaan kampus umum (Paragraf 12) utamanya negeri favorit tersebut. Nampaknya kurang tepat, hal ini dapat kita bercermin dari IMM banom Muhammadiyah, apakah IMM dapat banyak meraup lokus-lokus strategis dalam politik kampus serta kuantitas kadernya banyak? Jawabannya, jangankan dikampus umum, di kampus Muhammadiyah saja mereka kesulitan bersaing dengan organ lain, apalagi dikampus umum. Bagaimana dengan KAMMI sayap PKS? KAMMI hingga kini hanya besar di kampus negeri favorit kota-kota besar. Untuk kampus islam dan umun di daerah-daerah, mereka masih belum punya ruang gerak. Jadi, tidak semudah yang diasumsikan, begitu “nempel” dengan lebel ormas populis dapat dengan mudah menguasai kampus. Serta dengan independensinya PMII justru dapat leluasa berkarya dan berfikir kreatif untuk menanggulagi dekadensi pemikiran dan kaderisasi (Paragraf 14).

Terkait beberapa kader PMII yang kurang paham dan menjalankan nilai-nilai islam aswaja, produk hukum PMII, dan nilai-nilai ke-Indonesia-an, itu adalah murni masalah internal yang harus diperbaiki oleh tingkat insitusi PMII terkait. Dan semua jenis organisasi pasti mengalami pasang-surut, bukan karena tidak bergabung dan melakukan kolektif universal pada ormas tertentu (Paragraf 15 & 16). Bahkan kalau boleh jujur, organisasi yang lebih rapi secara administratif dan prograsif kaderisasinya adalah PMII dibanding NU. Sababat dapat bandingkan kop surat NU antar daerah, pasti perbedaannya lebih banyak. Serta jika dilihat sistem dan keteraturan kaderisansinya, masih lebih bagus PMII. Hal ini penulis ketahui karena keluarga penulis adalah nahdliyin struktural. Juga, jika PMII menjadi banom NU rasanya sulit PBNU mengabulkan harapan Sahabat PW untuk mengutamakan PMII dalam berbagai hal daripada banom “senior” lainnya. Mengingat sepembacaan terahir penulis, PBNU kini mempunyai 15 banom dan lajnah, jika hal ini terjadi, maka tidak dielakkan jika “kakak-kakak” banom dan lajnah lainnya saling “mengadu alis” pada PMII.

PMII Tidak Hanya NU

Memang, kita tidak boleh mengingkari sejarah, bahwa PMII lahir dari anak-anak muda NU dan berjuang serta besar (sebelum independen) bersama NU. Namun, pasca deklarasi independensi di Murnajati yang kemudia dikenal dengan Deklarasi Murnajati tahun 1972 di Kota Malang hingga kini, ada perubahan diranah basis. Jika sebelum independensi anggota dan kader PMII adalah murni dari kalangan Nahdliyin,. Tapi, pasca independensi hingga kini anggota dan kader PMII tidak semuanya nahdliyin, namun juga Muhammadiyah, Al Irsyad, islam kejawen, abangan, bahkan di Komisariat Brawijaya ada dari keluarga LDII dan PKS, bahkan juga di UNIKAMA anggota (kultural) PMII berhasil menjadi Presiden Mahasiswa yang didukung penuh oleh PMII.

Artinya, kondisi diranah basis hari ini jauh lebih dinamis daripada jaman tahun 70an. Bukan berati PMII tidak punya jati diri, namun PMII dapat menerapkan makna islam nusantara dengan cerdas secara praktik. Pertanyaan besarnya adalah. Jika PMII menjadi banom ormas NU (anggota ormas NU tentu harus NU), lantas, mau dibagaimanakan kader non NU diranah basis tersebut? dipaksa menjadi NU atau dikeluarkan dari PMII jika tidak bersedia? Sedangkan pengabdian, loyalitas dan perjuangan mereka begitu tinggi dan sangat berkontribusi bagi organisasi. Lantas, dengan seperti apa kita memaknai “islam indonesia” tersebut?. Jadi, jika PB PMII menerima tawaran PBNU secara sepihak, kemungkinannya akan ada dua; Pertama, PB PMII buta kondisi basis atau Kedua, PB PMII tidak peduli dengan kondisi basis.

Bilamana demikan, maka rekomendasinya adalah Kongres Luar Biasa (KLB), karena PB PMII melanggar amanah Kongres ke-XVIII di Jambi tahun kemarin.

Abdul Fatah
Kader (hampir) Mujtahid (tak bersertifikat Halal), PC. PMII Kota Malang