Dalam beberapa waktu terakhir, Omnibus law memicu banyak perdebatan di tingkat nasional bahkan menjadi perbincangan serius di kalangan buruh dan mahasiswa. Istilah Omnibus law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu. Hingga banyak menimbulkan reaksi positif dan negatif.
Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang, menggelar kajian dan konsolidasi Akbar dalam rangka membedakan RUU ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bersama prihal RUU tersebut. Acara tersebut dilaksanakan di salah satu tempat ngopi atau nongkrong bersama, yakni Wak Abu Coffe, Kota Malang, Sabtu (22/02/2020).

Dalam penyampaiannya, agung Fery Widiatmoko dari (P2KFRI) selaku pemantik dalam acara tersebut mengatakan bahwa, tujuan dari RUU tak lain atau tidak ialah membuka kran investor, Bagi pekerja, aturan ini sangat merugikan karena, banyak hak buruh yang tercerabut. Misalnya, dimudahkannya PHK, dihapuskannya cuti-cuti penting seperti cuti haid, cuti melahirkan dll.

Kalaupun kita analisis secara mendalam, sebenarnya nampak sekali jika pengusaha dan investor lebih banyak diuntungkan dengan adanya aturan ini. Karena dari awal memang ditujukan untuk melebarkan peluang usaha yang memberikan kenyamanan bagi investor, maka tidak kaget jika Isi RUU ini sangat kental dengan kepentingan investor. Lebih jauh memudahkan pendirian izin usaha, tanpa mengabaikan dampak lingkungan, sosial, dan budaya.

Lebih lanjut, Muhammad Izudin dari (KPA JATIM) selaku pemantik kedua menambahkan bahwa, ini penting untuk disikapi oleh kalangan mahasiswa terkhusus sahabat-sahabat PMII pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang nafas dan pergerakan nya hanya untuk memperjuangkan hak-hak kaum Mustadafin.

Penulis: Iqbal Madani (Anggota bidang gerakan PC PMII Kota Malang 2019-2020)