Catatan Kritis dari Kopri Kota Malang

Oleh | Pada 19-09-2019 | Dibaca 216 kali | 0 Comment

hhfg

*oleh Indayu Sri Mulyani

“Ketidakadilan di sini ketidakadilan di manapun merupakan ancaman

akan terjadinya ketidakadilan di mana-mana”

KOPRI Kota Malang berdiri tegak dan berteriak lantang demi upaya reingkarnasi demokrasi yang telah dipaksa mati dengan dalih bunuh diri, padahal faktanya matinya demokrasi di negeri ini karna sengaja dimatikan dan tidak dihidupi. Selasa 17 September 2019 di depan Gedung DPRD Jawa Timur. KOPRI Kota Malang mewakili seluruh suara Perempuan, Komponen masyarakat serta akademisi di Malang melalui AKSI DEKLARASI GERAKAN MASYARAKAT JAWA TIMUR MENDESAK PENGESAHAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.

KOPRI Kota Malang telah melakukan beberapa kajian mengenai pembahasan ancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan secara tegas menyatakan mendukung pengesahan terhadap RUU PKS karena konsep keadilan yang mengakomodir hak, perlindungan dan jaminan terhadap korban kekerasan seksual dan pemberian efek jera melalui jerat hukum, secara legalitas dapat diakomodir dalam RUU PKS jika segera di sah kan menjadi Undang-Undang.

AKSI DEKLARASI mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah menjadi Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak Tahun 2016 dan dijadwalkan akan segera di sahkan bulan September 2019 masih menemui jalan buntu karena tidak menemukan titik temu dalam pembahasannya, maka dari itu KOPRI Kota Malang setelah melakukan telaah matang dan kajian masif menyatakan sikap mendukung Pengesahan RUU PKS menjadi Undang-Undang. Sehingga KOPRI sebagai Koprs PMII Puteri mewakili seluruh suara perempuan demi keadilan.

AKSI DEKLARASI mendesak pengesahan RUU PKS dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, dilanjutkan dengan orasi-orasi dari seluruh elemen Gerakan masyarakat jawa timur, kemudian melakukan negosiasi, Peserta aksi yang didominasi oleh KOPRI PKC Jawa Timur dan seluruh Cabang KOPRI di Jawa Timur meminta DPRD Jawa Timur secara tegas dan tanpa kepentingan politis dari fraksi yang menaungi anggota dewan bahwa kita datang untuk aksi kepentingan Bersama demi upaya penegakan demokrasi. Sehingga tuntutan yang disampakan adalah;

  1. Membahasan DIM (Daftar Inventarisir Masalah) RUU dan membentuk tim perumusan guna memastikan pembahasan RUU dilaksanakan dan segera di sahkan sesuai jadwal yaitu pada bulan September 2019.
  2. Pengesahan RUU PKS yang memastikan jaminan perlindungan korban melalui ketentuan
  3. Pemidanaan pelaku
  4. Hukum acara pidana khusus penanganan pelaku
  5. Perlindungan dan pemulihan hak korban

Point yang disepakati dalam AKSI Deklarasi mendesak pengesahan RUU PKS, meliputi surat pernyataan sebagai berikut :

  1. DPRD Provinsi Jawa Timur mendukung segera mendesak DPR RI untuk pengesahan RUU PKS.
  2. Memberikan pernyataan secara lisan dan tertulis dengan bermaterai serta menyebarkan secara nasional sebelum tanggal 1 Oktober 2019.
  3. Apabila dikemudian hari tidak ada tindak lanjut maka Gerakan Masyarakat Jawa Timur akan melakukan sikap tegas terhadap DPRD Jawa Timur agar lebih progresif dalam melihat segala regulasi terkait kekerasan seksual.

KOPRI Kota Malang akan memantau serta menjadi garda terdepan pengawalan pengesahan RUU PKS sehingga tidak ada unsur dari pemerintahan kota malang untuk tidak mengambil sikap tegas karena DPRD Provinsi Jawa Timur tanpa terkecuali telah sepakat untuk satu suara mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Ketika sebuah kelompok pembangkang sipil mendobrak tekanan yang tersembunyi sekian lama, maka mereka sesungguhnya sedang menuju terangnya kesadaran kemanusiaan serta jernihnya pandangan kebangsaan”

 

*penulis adalah Mahasiswi Hukum Syariah UIN Malang (Rayon Radikal Al Faruq).

 

Recent Posts

No Responses to “Catatan Kritis dari Kopri Kota Malang”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*